Pemprov Kalteng Siapkan Skema Kredit UMKM HAGUET untuk Perkuat Ekonomi Lokal

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) baru-baru ini mengadakan rapat virtual untuk membahas Skema Kredit UMKM Huma Betang Unggul, Efisien, dan Tangguh (HAGUET). Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng dan bertujuan untuk merancang skema pembiayaan yang lebih baik bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah ini.
Pemimpin Rapat dan Tujuan Diskusi
Rapat ini dipimpin oleh H. Darliansjah, Staf Ahli Gubernur yang mengawasi bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik. Ia mewakili Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan menjelaskan pentingnya diskusi ini untuk mematangkan skema kredit yang akan membantu UMKM dalam mengakses permodalan yang lebih terjangkau dan berkelanjutan.
Tantangan yang Dihadapi UMKM di Kalteng
Salah satu fokus utama dari pertemuan ini adalah mengidentifikasi sejumlah tantangan yang masih dihadapi oleh UMKM di Kalteng. Beberapa permasalahan tersebut meliputi:
- Minimnya akses terhadap kredit formal
- Tingginya biaya dana yang harus ditanggung
- Banyak pelaku usaha yang belum memenuhi syarat bankable karena keterbatasan agunan
- Pembukuan usaha yang kurang memadai
H. Darliansjah menekankan bahwa solusi yang diberikan tidak hanya berupa subsidi bunga, tetapi juga harus mencakup intervensi yang menyeluruh mulai dari pembiayaan hingga pendampingan usaha.
Skema Kredit UMKM HAGUET sebagai Solusi
Skema Kredit UMKM HAGUET dirancang sebagai jawaban atas tantangan tersebut, dengan mengusung model kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan lembaga perbankan, terutama Bank Kalteng, serta dukungan dari lembaga penjamin. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan dengan bunga nol persen kepada pelaku UMKM.
Detail Skema Pembiayaan
Dalam skema ini, suku bunga kredit ditetapkan sebesar 6 persen per tahun, di mana 3 persen akan disubsidi oleh pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan 3 persen oleh pihak bank. Dengan demikian, para debitur hanya perlu mengembalikan pokok pinjaman tanpa beban bunga.
Target dan Manfaat Program HAGUET
Program kredit ini ditujukan untuk sekitar 3.000 pelaku usaha yang beroperasi di sektor-sektor prioritas, termasuk:
- Pangan lokal
- Perikanan
- UMKM olahan
- Ekonomi kreatif
- Hilirisasi produk desa
Plafon kredit yang ditawarkan mencapai maksimal Rp50 juta per debitur, memberikan peluang yang signifikan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis mereka.
Penjaminan dan Pendampingan Usaha
Selain menawarkan pembiayaan, program ini juga dilengkapi dengan penjaminan kredit melalui PT Jamkrida Kalteng yang mampu menanggung hingga 70 persen dari total pinjaman. Pendampingan bagi usaha akan dilakukan secara terstruktur, dimulai dari tahap pra hingga pasca penyaluran kredit.
Inovasi dan Digitalisasi dalam Program
Lebih jauh lagi, program HAGUET juga menekankan pentingnya inovasi dalam kebijakan, termasuk kurasi usaha serta monitoring berbasis data. Pemprov Kalteng berencana untuk mengimplementasikan sistem digitalisasi melalui dashboard monitoring yang akan memudahkan pemantauan penyaluran kredit, kinerja UMKM, serta risiko kredit macet secara real time.
Dampak Ekonomi dari Implementasi Program
Dari perspektif ekonomi, pelaksanaan program ini diperkirakan dapat mempercepat perputaran ekonomi lokal hingga mencapai Rp225 miliar. Selain itu, program ini berpotensi untuk menciptakan lapangan kerja bagi 6.000 hingga 9.000 orang, memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.
Langkah Strategis Selanjutnya
Pemprov Kalteng juga sedang menyiapkan langkah-langkah strategis lanjutan untuk memastikan efektivitas program HAGUET. Ini termasuk penyusunan regulasi dalam bentuk Peraturan Gubernur, kolaborasi dengan pihak perbankan serta lembaga penjamin, dan pengembangan mekanisme penyaluran dan pendampingan UMKM agar program ini dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
Harapan Pemprov Kalteng
Dengan peluncuran Skema Kredit UMKM HAGUET, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap dapat memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan inklusi keuangan, serta memfasilitasi UMKM untuk meningkatkan daya saing dan naik kelas.
Rapat ini juga dihadiri oleh Kepala OJK Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz, serta Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng terkait, menandakan dukungan penuh dari berbagai pihak untuk keberhasilan program ini.
